Keduabelas orang itu nampak galau. Mereka berbisik-bisik membicarakan masa depan ilmu-ilmu yang dikuasainya. Mereka yakin ilmu yang dikuasainya itu merupakan ilmu yang mampu mempersatukan nusantara dan mengenal negara lainnya. Agar rasa galau itu hilang mereka hendak bertemu dengan pimpinan MPR. Harapannya dengan mengadukan masalah yang dihadapi kepada pimpinan MPR maka galaunya hilang.

Dirasa aspirasinya penting maka mereka rela menunggu beberapa jam kedatangan Ketua MPR Taufiq Kiemas. Sejak pukul 10.00 WIB, 10 Aprul 2013, keduabelas orang itu sudah menunggu di salah satu ruang tamu Wakil Pimpinan MPR, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta. Di tempat itu mereka dengan sabar menunggu kedatangan Taufiq Kiemas.

Sekitar pukul 13.00 WIB, akhirnya suami Megawati itu datang. Keduabelas orang yang tergabung dalam Ikatan Geografi Indonesia (IGI) itu pun diterima di Ruang Rapat Pimpinan Lt. 9, Gedung Nusantara III. Delegasi yang dipimpin oleh Ketua II IGI Prof. Dr. Hj. Enok Maryani M.S itu tidak hanya diterima oleh Taufiq Kiemas namun juga oleh Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli dan Hajriyanto Y. Thohari.

Ketika sudah berhadapan dengan pimpinan MPR, mulailah Enok menumpahkan rasa galaunya.”Kami membawa kekhawatiran mata pelajaran geografi tidak menjadi mata pelajaran wajib namun hanya menjadi mata pelajaran pilihan atau minat di SMA,” ujar dosen Universitas Pendidikan Indonesia itu.

Enok dan pengurus IGI lainnya khawatir sebab mata pelajaran geografi ada kaitannya dengan masalah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bila mata pelajaran geografi tidak diajarkan kepada para pelajar maka bagaimana bisa para generasi muda mengenal wilayah Indonesia. “Untuk mengenal wilayah Indonesia tentu harus menggunakan ilmu geografi,” paparnya.

Diuraikan dalam ilmu geografi itu mencakup berbagai disipilin ilmu, ada geodesi, geologi, geofisika, demografi, topografi, oceanografi, klimatologi, meteorologi, vulkanologi, dan disiplin ilmu terkait lainnya. Sehingga Enok mengakui dirinya sedih bila geografi tidak menjadi mata pelajaran wajib.

Lebih lanjut diuraikan ketika penjajah melakukan ekspansi mereka menggunakan ilmu geografi, pun demikian ketika para perusahaan perdagangan mengembangkan usahanya mereka juga memakai ilmu geografi, Hittler melakukan ekspansi kekuasaan juga menggunakan ilmu itu. Ketika bangsa Indonesia melakukan konsolidasi wilayah pastinya juga merujuk pada geografi. Dengan dasar dan pengalaman itu maka geografi juga mempunyai peran penting dalam mempertahankan wilayah NKRI. “Dengan latar belakang itulah maka Kami ingin ilmu geografi menjadi mata pelajaran wajib bagi anak-anak SMA,” ujarnya berulang kali.

Apa yang disampaikan oleh Enok dikuatkan oleh pengurus IGI lainnya, Agung Satriyo. Diungkapkan anak-anak sekolah di Amerika Serikat mendapat mata pelajaran wajib geografi Amerika Serikat dan Kanada. Negara Persemakmuran Inggris yang berjauhan pun bisa bersatu karena pelajar di Australia dan Selandia Baru diberi mata pelajaran geografi. Pun di Singapura meski negaranya kecil namun mereka mendapat pelajaran wajib geografi. “Siswa di Singapura diajarkan geografi negara-negara Asia Tenggara. Dari pelajaran itulah maka siswa dapat mengetahui potensi alam yang ada dan selanjutnya mereka akan mengembangkan usahanya di negara-negara tetangga,” paparnya. Dosen UGM itu mencontohkan lagi di Jepang anak-anak SMP diberi pelajaran mengenai gempa dan tsunami dalam mata pelajaran geografi.

Apa yang dikatakan oleh Agung dibenarkan oleh salah seorang pengurus lainnya. Salah seorang pengurus menceritakan pengalaman ketika mendapat beasiswa di Amerika Serikat. Saat di negara Paman Sam, ia membuka peta dan mengetest kepada salah seorang pelajar. Ketika ditanya di mana ia tinggal, ia bisa menunjukan rumahnya di peta. Saat ditanya di mana ibu kota negara, ia bisa menunjukkan tempatnya. Dan ketika ditanya Pulau Hawai, sebuah pulau yang jauh dari daratan Amerika Serikat, lagi-lagi ia juga bisa menunjukan tempatnya. “Namun ketika Saya mengetest keponakan di mana Kota Solo, Jawa Tengah, keponakan Saya menunjuk peta posisi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur,’” ujarnya dengan sedih.

Apa yang dialami oleh salah seorang pengurus IGI itu bisa jadi karena keberadaan ilmu geografi dari waktu ke waktu semakin terpinggirkan. Bila di masa lalu menjadi mata pelajaran wajib maka mulai tahun 2004 untuk Kelas IPA hanya Kelas X dan Kelas XI, sedang IPS Kelas X, XI, dan XII. Pada tahun 2008 Kelas IPA tidak diwajibkan hanya IPS. Dan pada Kurikulum 2013 yang hendak diluncurkan, geografi hanya menjadi mata pelajaran pilihan atau minat.

Mendapat pemaparan yang demikian, pimpinan MPR menjadi ikut prihatin. “Terima kasih pada IGI yang memberitahu masalah ini pada Kami,” ujar Taufiq Kiemas. Pria asal Palembang, Sumatera Selatan, itu menceritakan saat dirinya sekolah ia mendapat pelajaran ilmu bumi. Ilmu bumi atau geografi ini menurut Taufiq Kiemas selalu dibicarakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa. “Dulu pemimpin Kita seperti Bung Karno sering mengatakan bahwa bangsa Indonesia berada di antara dua samudera dan dua benua,” paparnya. Untuk itu dirinya secara pribadi dan sebagai Ketua MPR mendukung langkah-langkah IGI.

Melani Leimena Suharli pun juga setuju dengan gerakan IGI. Ia juga sepakat kalau geografi masuk dalam Kurikulum 2013 sebagai mata pelajaran wajib. Untuk itu dirinya akan memfasilitasi pertemuan dan dengar pendapat antara Komisi X dengan IGI.

Kedatangan IGI bagi Hajriyanto disebut sebagai masukan kepada MPR untuk Pilar NKRI. “MPR terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak,” katanya. Dalam masalah geografi, Hajriyanto mengakui MPR juga mengalami kesulitan ketika ketika hendak menulis buku Pedoman Sosialisasi 4 Pilar untuk Bab NKRI. “Sehingga untuk Bab NKRI isinya tipis,” ujarnya dengan tertawa. Untuk itu dalam revisi buku pedoman sosialisasi, IGI akan dilibatkan dalam penulisan.

Tidak masuknya ilmu geografi menjadi mata pelajaran wajib menurut mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu dianggap sebagai bentuk tidak responsifnya pemerintah terhadap ilmu geografi sehingga dirinya mendukung langkah-langkah IGI. Langkah IGI yang hendak mengadakan Gerakan Melek NKRI disambut dengan baik. Menurutnya gerakan itu bisa dikerjasamakan dengan MPR. “Kalau ada 4 Pilar Goes To Campus maka harus ada 4 Pilar Goes To Archipelago,” ujarnya.

Sumber: www.mpr.go.id