Standar dalam bidang informasi geografi/geomatika bertujuan untuk menyusun suatu kumpulan standar yang terstruktur mengenai informasi obyek atau fenomena yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan lokasi di bumi. Standar informasi geografi dibutuhkan untuk :
- mendukung ketidakteriaktan terhadap vendor software tertentu;
- mendukung interoperabilitas teknologi informasi geografi;
- meningkatkan ketersediaan, akses, integrasi, dan penyebaran informasi geografi.
Oleh karena itu standar informasi geografi merupakan salah satu aspek untuk mendukung terbentuknya Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN).
Standar dalam bidang informasi geografi/geomatika disusun oleh Panitia Teknis 07-01 Bidang Informasi Geografi/Geomatika yang kemudian ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan standardisasi bidang informasi geografis / geomatika:
1. Pedoman Standardisasi
Dokumen-dokumen yang merupakan pedoman dalam menyusun SNI yang berasal dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), pedoman Panitia teknis (Pantek) bidang informasi geografis/geomatika dan juga pedoman lain yang terkait dengan penyusunan standar.
• Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 01:2007 – Pengembangan Standar Nasional Indonesia
• Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 08:2007 – Penulisan Standar Nasional Indonesia
2. Standar Nasional Indonesia (SNI)
Dokumen SNI bidang informasi geografis/geomatika yang telah dihasilkan oleh Pantek 07-01.
No.
Judul SNI
Tahun
1.SNI 19-6502.1-2000 2000-> Spesifikasi Teknis Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:10.000 2.SNI 19-6502.2-2000 2000 -> Spesifikasi Teknis Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000 3. SNI 19-6502.3-2000 2000 -> Spesifikasi Teknis Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:50.000 4. SNI 19-6502.4-2000 2000 -> Spesifikasi Teknis Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000 5.SNI 19-6724-2002 2002 -> Jaring Kontrol Horizontal 6. SNI 19-6725-2002 2002 -> Peta Lingkungan Bandar Udara Indonesia Skala 1:25.000 7. SNI 19-6726-2002 2002 -> Peta Dasar Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1:50.000 8. SNI 19-6727-2002 2002 -> Peta Dasar Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1:250.000 9. SNI 19-6728.1-2002 2002 -> Penyusunan Neraca Sumber Daya – Bagian 1: Sumber Daya Air Spasial 10. SNI 19-6728.2-2002 2002 -> Penyusunan Neraca Sumber Daya – Bagian 2: Sumber Daya Hutan Spasial 11. SNI 19-6728.3-2002 2002 -> Penyusunan Neraca Sumber Daya – Bagian 3: Sumber Daya Lahan Spasial 12. SNI 19-6728.4-2002 2002 -> Penyusunan Neraca Sumber Daya – Bagian 4: Sumber Daya Mineral Spasial 13. SNI 19-6988-2004 2004 -> Jaring Kontrol Vertikal dengan Metode Sipatdatar 14.SNI 19-7149-2005 2005-> Jaring Kontrol Gayaberat 15. SNI 7335:2008 2008 -> Metadata spasial 16 SNI 7336:2008 2008 -> Pertukaran Data Lintang, Bujur, dan Tinggi Lokasi Geografis 17. SNI 7644-2010 2010 -> SNI 7644-2010 Basis data spasial oseanografi 18. SNI 7645-2010 2010 -> SNI 7645-2010 Klasifikasi penutup lahan 19. SNI 7646-2010 2010 -> SNI 7646-2010 Survei hidrografi 20. SNI 7657-2010 2010 -> SNI 7657-2010 Singkatan nama kota 21. SNI 6502.2-2010 2010 -> SNI 6502.2-2010 Spesifikasi penyajian peta rupa bumi 25.000 22. SNI 6502.3-2010 2010 -> SNI 6502.3-2010 Spesifikasi penyajian peta rupa bumi 50.000 23. SNI 6502.4-2010 2010 -> SNI 6502.4-2010 Spesifikasi penyajian peta rupa bumi 250.000
3. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)
Dokumen RSNI bidang informasi geografis/geomatika yang diusulkan dan dirumuskan oleh Pantek 07-01 melalui instansi teknis penanggung jawab untuk ditetapkan menjadi SNI oleh BSN.
No.
Judul RSNI
Tahun Penyusunan Keterangan 1.
RSNI3 7644:2010 2010
RASNI (Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia -> Basis Data Spasial Oseanografi: Suhu, Salinitas, Oksigen Terlarut, Derajat Keasaman, Turbiditas, dan Kecerahan 2.
RSNI3 7645:2010 2010
RASNI -> Klasifikasi Penutup Lahan 3.
RSNI Basisdata sumber daya tanah 2006
4.
RSNI Survey hidrografi 2006
5. RSNI-3 Terumbu karang – hasil konsensus 2011 6. RSNI-3 Mangrove – hasil konsensus 2011
4. Norma Pedoman Prosedur Standar dan Spesifikasi
Ketentuan dalam lingkup Bakosurtanal berupa norma, pedoman, prosedur, standard dan spesifikasi bidang informasi geografis/geomatika.
5. Standar Klasifikasi Internasional / International Classification Standard (ICS)
Tujuan dari ICS adalah sebagai suatu struktur untuk katalog standar-standar internasional, regional dan nasional, serta dokumen normatif lainnya. Selain itu juga ICS merupakan dasar untuk sistem pengurutan untuk standar internasional, regional, dan nasional. ICS dapat juga digunakan untuk mengklasifikasikan standar dan dokumen-dokumen normatif dalam basis data, perpustakaan dan lain sebagainya.
• International Clasification for Standards – 2005
6. Standar Internasional (ISO) / Regional
Dokumen standar internasional (ISO) dan juga standar-standar nasional dari negara lain dalam bidang informasi geografis/geomatika:
Standar ISO:
• ISO/DIS 6709:2005, Standard representation of geographic point location by coordinates
• ISO/DIS 19104:2002, Geographic information – Terminology
• ISO/DIS 19118:2002, Geographic information – Encoding
• ISO/DIS 19128:2004, Geographic information – Web map server interface
• ISO/DIS 19133:2004, Geographic information – Location based services tracking and navigation
Standar Malaysia :
Malaysian Standard for Geographic Information/Geomatics — Feature and Attribute Codes (MS 1759)
Standard Permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia and the Pacific
( PCGIAP):
Dataset Fundamental Regional:
• Filipina