FKIP UNS – Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri 14 Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat inklusivitas yang telah diterapkan sekolah tersebut dalam memberikan layanan pendidikan kepada seluruh peserta didik, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
SDN 14 Mulyoharjo merupakan satu dari 98 sekolah inklusi di Kabupaten Pemalang. Berlokasi di Jalan Dokter Cipto Mangunkusumo No. 3A, sekolah ini memiliki posisi yang strategis karena berada di lingkungan yang dekat dengan SLBN 1 dan SLBN 2 Pemalang. Sejak ditetapkan sebagai sekolah inklusi pada tahun 2004, SDN 14 Mulyoharjo telah menjadi pilihan utama bagi banyak orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari total 132 siswa yang terdaftar, 104 di antaranya merupakan siswa ABK. Para siswa tersebut tersebar di seluruh kelas, mulai dari kelas I hingga kelas VI. Meskipun jumlah siswa ABK cukup signifikan, SDN 14 Mulyoharjo hanya memiliki sembilan tenaga pendidik, delapan di antaranya berlatar belakang pendidikan sekolah dasar, dan satu lainnya merupakan lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB).
Penerimaan peserta didik di sekolah ini dilakukan pada awal tahun ajaran dan secara kondisional di tengah semester. Berdasarkan wawancara dengan guru, beberapa siswa berpindah ke SDN 14 Mulyoharjo karena alasan seperti pengalaman bullying di sekolah sebelumnya atau karena sekolah asal tidak dapat mengakomodasi kebutuhan disabilitas anak.
Namun, dalam proses identifikasi dan asesmen awal, belum terdapat pedoman atau sistem baku yang diterapkan. Identifikasi kondisi siswa baru hanya dilakukan oleh guru kelas I melalui wawancara sederhana, tanpa adanya dukungan dari stakeholder profesional seperti psikolog, terapis, atau rumah sakit. Selain itu, dokumen Profil Belajar Siswa (PBS) hanya dibuat di kelas I, tanpa pembaruan data pada jenjang kelas berikutnya.
Dalam praktik pembelajaran, siswa ABK dan siswa umum belajar secara klasikal di kelas yang sama, tanpa modifikasi kurikulum atau penyesuaian metode pembelajaran. Tidak ada intervensi khusus yang diberikan oleh guru, bahkan saat pelaksanaan ujian, siswa ABK tidak mendapatkan waktu tambahan atau perlakuan khusus yang sesuai dengan kebutuhannya.
Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah pun masih sangat terbatas. Ruang kelas dan fasilitas umum seperti kantor, toilet, serta mushola menjadi fasilitas utama yang tersedia. Perpustakaan yang ada justru dialihfungsikan menjadi gudang, dan tidak terdapat ruang khusus atau alat bantu belajar yang diperuntukkan bagi siswa ABK. Keterbatasan anggaran disebut sebagai salah satu penyebab utama minimnya fasilitas pendukung pendidikan inklusi.
Meski begitu, keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah dinilai cukup baik. Orang tua siswa aktif dilibatkan dalam berbagai kegiatan, namun kerjasama dengan lembaga eksternal seperti terapis atau rumah sakit belum terbentuk. Sumber daya guru juga belum sepenuhnya memadai untuk menangani jumlah siswa ABK yang beragam, terutama karena tidak adanya guru pendamping khusus di kelas.
Kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah juga masih terbatas. Saat ini, pramuka menjadi satu-satunya kegiatan yang dijalankan. Minimnya kegiatan pendukung lain disebut oleh pihak sekolah sebagai akibat dari terhentinya dana bantuan khusus untuk sekolah inklusi dalam beberapa tahun terakhir.
Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh tim FKIP UNS ini mencakup observasi langsung di sekolah, penyusunan instrumen evaluasi, uji instrumen, serta analisis data untuk menarik kesimpulan. Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan dan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusi, khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen FKIP UNS dalam mendukung penguatan pendidikan inklusi melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah di daerah serta pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan.
